INFORMASI TERBARU SEPUTAR UN 2015

1359130433_476437020_1-Belajar-Intensif-Detik-Detik-Menjelang-Ujian-Nasional-2013-Surakarta

Ujian Nasional yang dilakukan selama ini mendapat banyak sorotan dari publik. Sorotan itu bukan hanya terkait beban yang dihadapi peserta didik namun juga orang tua dan termasuk pula seluruh komponen penyelenggara UN baik di tingkat sekolah hingga Kementerian. Kritik dari berbagai pihak itu semakin meningkat puncaknya pada penyelenggaraan UN 2014 tatkala terjadi carut marut terkait distribusi soal yang terjadi di beberapa Provinsi. Praktis, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan saat itu langsung pula mendapat stigma negatif termasuk dugaan adanya praktik korupsi terkait Proyek Pencetakan soal UN.

Selain yang dikemukakan di atas sebenarnya masih banyak lagi persoalan yang merambah dunia pendidikan kita saat ini. Di era pemerintahan baru yang di nahkodai Presiden Joko Widodo ini, kementerian Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan perbaikan terkait penyelenggaraan Ujian Nasional. Esensi dasar Ujian Nasional perlahan mulai bergeser dari Penentu Kelulusan sebuah tingkatan satuan pendidikan ke pemetaan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan Menteri Pendidikan Indonesia ke – 27, Anies Baswedan menyatakan bahwa inilah  kebijakan  yang paling adil dan pas bagi sekolah. Fakta di lapangan secara kasat mata sudah tampak bahwa kualitas pendidikan di tanah air memang belum merata. Kualitas dan kuantitas sarana pendidikan belum seluruhnya memadai. Kualitas, kualifikasi dan kompetensi  tenaga pendidik belum terpenuhi. Beberapa daerah masih begitu terbatas akses informasi.  Dukungan masyarakat dan kondisi geografi  yang kurang menunjang. Semua itu merupakan data faktual yang akan sangat berpengaruh pada kualitas hasil belajar siswa. Jika dipaksakan harus lulus Ujian Nasional dengan passing grade yang sama… artinya selama ini keberadaan Ujian Nasional memang patut dipertanyakan.

“Pendidikan jangan dijadikan penderitaan. Pendidikan harus menjadi sesuatu yang membahagiakan”, setidaknya ini adalah sepenggal kutipan kalimat sakti untuk mempertegas tentang perlunya pergeseran fungsi UN. Kondisi ini tentu saja melegahkan hati kita semua terkhusus peserta didik, orang tua dan juga penyelenggara UN yang dalam hal ini adalah Sekolah. Tiga komponen besar ini selama ini terbukti sangat terbebani hingga harus menempuh hal – hal yang sangat dilarang dan ditentang dalam dunia pendidikan. Jual Beli soal dan kunci jawaban menjadi indikator dari sisi gelap penyelenggaraan UN.

Terlepas dari kelegahan hati kita sebenarnya ada ancaman lain terkait perubahan esensi pelaksanaan UN ini. Gambaran pemetaan pemerataan kualitas pendidikan di setiap daerah terancam mendapatkan hasil yang kurang signifikan. Penyebabnya adalah motifasi anak dalam mengikuti UN menjadi turun. Meski pihak Kementerian dalam analisisnya menolak hal ini, namun tak sediki pula pihak yang meyakini hal ini. Argumen pihak yang meragukan bisa diterima mengingat selama ini UN lah yang menjadi penentu peserta didik tamat dari sebuah tingkatan satuan pendidikan. Ketika esensi dasar UN ini bergeser dan hasil UN tidak lagi menjadi penentu praktis saja peserta didik akan memandang sebelah mata pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, ada tiga pemanfaatan hasil UN tahun 2015 ini. Pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Terkait pemanfaatan yang ke-dua, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mensinyalir bahwa hasil UN menjadi salah satu kunci masuk ke tingkat Universitas. Hal ini diharapkan mampu menjadi pemicu agar siswa lebih giat belajar dan meningkatkan prestasi selama di sekolah terkhusus guna memperoleh hasil UN yang lebih baik.

Untuk pemetaan, hasil UN kali ini tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah. Siswa, orang tua, dan guru dapat pula memanfaatkan hasil UN yang tertera dalam surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) untuk pemetaan dan pembinaan. Di dalam laporan hasil UN yang akan diterima peserta didik, ada beberapa komponen yang bisa dibaca. Jika selama ini yang tertera di hasil UN hanyalah sebatas angka dan mata pelajaran, maka di SKHUN tahun 2015 ini siswa tidak hanya dapat melihat nilainya tapi juga rerata sekolah, rerata nasional, dan deskripsi nilai yang diperolehnya. Komponen ini merupakan penjabaran setiap mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Misalkan pada mata pelajaran matematika, komponen yang dinilai adalah trigonometri, aritmatika, dan geometri. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui dimana kekuatan dan kelemahannya pada mata pelajaran ini. Setelah data terkumpul, tidak hanya siswa yang mengetahui kompetensinya, tapi juga guru, sekolah, dan orang tua. Khusus untuk perbaikan, hasil tersebut dapat digunakan oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk dijadikan acuan dalam menyusun materi pembelajaran.

Selain itu, pada UN 2015 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Kepala Pusat Penilaian Pendidikan menegaskan bahwa soal ujian nasional (UN) tahun ini masih menggunakan model pilihan ganda. Ke depan bentuk soal UN memang memungkinkan tidak hanya dalam pilihan ganda, tetapi bisa lebih beragam. Namun kondisi ini hanya dapat dilakukan jika ujian yang diselenggarakan negara tersebut seluruhnya telah berbasis komputer (computer based test/CBT).

Tercatat tahun ini saja ada sebanyak 7,2 juta siswa di kelas akhir setiap jenjang akan mengikuti perhelatan akbar pendidikan tersebut. Dari data statistik yang ada, kemungkinan jumlah ini akan terus meningkat pada setiap tahunnya seiring dengan angka pertumbuhan penduduk Indonesia yang kian meningkat. Untuk itu, UN online merupakan hal yang urgen. Selain pertimbangan efektifitas, efisiensi biaya penyelenggaraan UN yang tinggi juga sangat diharapkan dari pelaksanaan UN berbasis komputer. Ujian berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT) sudah diujicobakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud sejak tahun lalu dalam UN 2014. Tahun 2015 ini CBT akan diselenggarakan lebih luas lagi dengan memilih sekolah-sekolah piloting atau sekolah perintis. Kemendikbud telah memilih 862 SMA/SMK sebagai sekolah perintis CBT untuk diverifikasi kesiapannya oleh dinas pendidikan provinsi.

Sekolah perintis pelaksana CBT, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan Puspendik. Persyaratan tersebut salah satunya adalah ketersediaan komputer. Rasio minimal antara jumlah siswa peserta UN dengan jumlah komputer adalah 1:3. Syarat lainnya adalah sekolah perintis harus memiliki server yang baik, misalnya memiliki memori cukup untuk menyimpan data dari pusat. Hal-hal itulah yang akan diverifikasi dinas pendidikan provinsi sebelum Kemendikbud memutuskan nama-nama sekolah yang akan menjadi sekolah perintis UN dengan CBT. Setelah proses verifikasi selesai, Kemendikbud akan melakukan instalasi aplikasi CBT di server sekolah perintis.

Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan seputar pelaksanaan UN 2015.

pasi

P. Payong Pulo

About historysubject

Let's Get To Learn History

Posted on February 3, 2015, in Education. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: