KONVENSI UJIAN NASIONAL

Mengawali pelaksanaan Konvensi Ujian Nasional (UN), 26 September 2013, tiga pra konvensi sudah digelar. Masing-masing di Bali, Makassar, dan Medan. Hasilnya, semua sepakat UN tetap diadakan, tapi tata kelola dan komposisi nilai kelulusan yang harus diubah.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, perdebatan terkait UN yang terus-menerus sangat menyita energi dan waktu. Pasalnya, aturan tentang UN sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan diturunkan dalam PP No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional, yang kini diganti dengan PP No. 32 Tahun 2013.

“Setiap Maret dan April selalu ramai urusan UN, meski sudah diatur melalui PP, tapi tidak bisa ada titik temu,” kata Mendikbud M. Nuh.

Mendikbud mengatakan, UN tahun depan tetap akan berlangsung. Konvensi UN hanya akan mencari metode UN dengan pendekatan sesuai perkembangan situasi saat ini. Kemdikbud akan menampung semua aspirasi yang secara akademis dan teknis dapat diterima semua pihak. “Dengan demikian, tidak ada lagi kontroversi, dan tidak lagi terjebak pada pro-kontra,” katanya.

Dijelaskan, dalam konvensi akan dibahas hasil-hasil atau rekomendasi dari tiga kota yang telah menyelenggarakan pra konvensi. Kemdikbud akan mengundang semua lapisan masyarakat yang menjadi stakeholder atau pemangku kepentingan di dunia pendidikan, seperti dinas pendidikan, guru, pemerhati pendidikan, dan akademisi. Target jumlah peserta yang akan mengikuti Konvensi UN adalah 350 orang.

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdikbud, yang juga Ketua Pelaksana Konvensi UN, Bambang Indriyanto, mengatakan, Kemdikbud akan mengundang peserta yang mewakili kepentingan masyarakat, bukan individu. Karena keberadaan Kemdikbud bukan melayani individu, tapi kumpulan individu yang merupakan refleksi masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

“Pra Konvensi UN diadakan sebagai salah satu strategi untuk menyiapkan diri di konvensi tingkat nasional. Sehingga dalam Pra Konvensi diharapkan peserta sudah melakukan analisis mengenai kebutuhan masyarakat di daerahnya untuk dibahas ke Konvensi UN di Jakarta,” katanya.

Cari Solusi

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, mengatakan, pelaksanaan konvensi tidak lagi untuk memperdebatkan perlu tidaknya UN dilaksanakan. Namun, lebih ditujukan bagaimana mencari solusi terbaik dalam penyelenggaraannya sehingga UN bisa jadi alat ukur yang bisa diterima dan dipercaya masyarakat

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kata Musliar, secara tegas mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran bagi anak didik di tiap satuan pendidikan. “Dengan UN inilah kita bisa melakukan pemetaan terhadap keberhasilan dan mutu pendidikan. Kita tidak ingin tiap tahun energi dihabiskan hanya persoalan pro-kontra terhadap UN. Masih ada persoalan strategis lain di bidang pendidikan yang mestinya kita pikirkan bersama,” katanya.

Musliar Kasim menegaskan, Kemendikbud ingin menjaring masukan seluas-luasnya dari masyarakat agar didapat format pelaksanaan UN yang ideal dengan kualitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ditegaskan, UN secara nasional sangat perlu dilaksanakan guna mendapatkan standar kelulusan yang baik termasuk mengetahui standar masing-masing sekolah. Kalau tidak ada UN, tidak mungkin kita bisa membandingkan antara ketercapaian sekolah tertentu di satu daerah dengan daerah lain. Katakanlah Bali dengan Jawa Timur tidak bisa dibandingkan kalau hanya ujian lokal apalagi ujian di sekolah masing-masing, ujarnya. (***

UN di Negara Tetangga

UN bukan satu-satunya penilaian yang eksklusif dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Di banyak negara, UN juga dilaksanakan. Bertujuan, mengukur prestasi siswa.

Beberapa negara yang menyelenggarakan antara lain Malaysia. Di negara serumpun ini pemerintah menyelenggarakan UN di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran. Ada beberapa sistem ujian yang diselenggarakan pemerintah, antara lain, (i) Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), dilaksanakan untuk menilai prestasi kognitif pelajar yang dilaksanakan pada akhir tahun keenam pendidikan rendah.

Tujuannya, untuk menilai prestasi siswa sekolah rendah dalam kemampuan dasar mereka, dalam bidang Sains dan Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Malaysia; (ii) Penilaian Menengah Rendah (PMR), dilaksanakan secara menyeluruh dengan unsur penilaian kerja khusus di tingkat sekolah menengah rendah, yang dilaksanakan pada akhir tahun ketiga, dan harus diikuti oleh semua siswa. Mata pelajaran yang diujikan: Bahasa Melayu, Bahasa Ingris, Matematika, Sain, Geografi, Sejarah, Kemahiran Hidup, dan Pendidikan Islam.

Bentuk ujian lainnya ada Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM); Sijil Menengah Ugama (SMU); Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); dan Peperiksaan Majlis Lembaga Vocasional Kebangsaan (MLVK).

Di Filipina, Pemerintah menyelenggarakan ujian nasional secara berkala. Ada 3 ujian berskala nasional, masing-masing (i) NAT (National Achievement Test) diselenggarakan oleh NETRC (National Education Testing and Research Center). Tes ini untuk siswa kelas 3 SD, 6 SD, dan kelas 2 SMA. Bertujuan mengevaluasi tingkat kemampuan dan prestasi akademik siswa, bukan untuk standar kelulusan atau kelulusan; (ii) Philippine Educational Placement Test (OEOT) dirancang untuk siswa yang drop out, yang usianya melebihi usia di tingkat atau level pendidikannya namun ingin masuk kembali ke sekolah formal, mulai kelas 1 SD s.d.kelas 4 sekolahmenengah; (iii) National Career Assessment atau College Entrance Examination. Tes ini untuk siswa sekolah negeri dan swasta yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dilaksanakan tiap Agustus. Tes ini tidak memberikan penilaian kelulusan atau tidaknya kepada siswa, namun hanya member angka pada 5 subjek pokok yang diuji, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Filipino, IPS, dan Sains.

Lain lagi di Singapura, sistem ujian secara nasional diselenggarakan oleh The Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB). SEAB menyelenggarakan dua jenis ujian; (i) untuk siswa SD yang disebut dengan The Primary School Leaving Examination (PSLE); (ii) untuk siswa SMP dan SMA yang disebut dengan The Singapore-Cambridge General Certificate of Education (CGE).

Di jenjang SMA (upper secondary) ujian meliputi dua tipe yaitu Cambrige General Certificate of Education Normal (Technical) atau disingkat CGE-N (T) dan CGE Normal of Technical (Academic) atau disingkat CGE-N (A). (***)

Lelang Pencetakan Diusulkan di Tiap Propinsi

Hal krusial yang menjadi bahan perdebatan di tiga kota dalam pra konvensi UN adalah seputar teknis pencetakan soal. Keterlambatan yang terjadi pada pelaksanaan UN tahun 2013 disinyalir karena pencetakan dilakukan terpusat. Para peserta merekomendasikan agar lelang pencetakan dilakukan di tiap propinsi, sehingga keterlambatan dapat diminimalisir.

Ketua Kelompok I Pra Konvensi di Bali, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd mengatakan, selain tentang usulan pencetakan yang dilakukan di tiap propinsi, beberapa usulan yang direkomendasikan kelompoknya antara lain tentang pembuatan kisi-kisi diminta dilakukan oleh Pokja, secara profesional dan dibuat oleh di Pusat; komposisi soal dibuat oleh pusat dan daerah dengan pendampingian oleh perguruan tinggi serta diawasi oleh BSNP; mempertahankan paket soal dengan 20 jenis atau tipe; Penanggung jawab Pelaksanaan UN di Sekolah adalah Kepala Sekolah, sedang pengawasan ruangan ujian oleh guru dan disilang murni.

Usulan lainnya adalah tentang sanksi bagi mereka yang berbuat curang untuk lebih dipertegas serta ketepatan waktu pencairan dana UN, kata I Wayan Suastra dari Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.

Menurut Wayan Suastra, berkait dengan komposisi soal, harus ada soal yang disiapkan pusat dan ada dari daerah, sehingga tidak ada soal yang tidak di kenal di daerah. Lebih baik indikator atau kisi-kisi dari pusat, disusun di daerah dengan dibantu Perguruan Tinggi. Dengan manajemen kerjasama pusat daerah ini akan lebih cepat karena tidak semua dikerjakan pusat.

Kepala SMA Negeri 1 Mataram, NTB, Lalu Fatwir Uzali, mengatakan, ke depan pendistribusian harus lebih baik, karena tahun ini kami merasakan bagaimana susahnya ketika ada keterlambatan pelaksanaan UN. Demikian juga soal pembiayaan di sekolah untuk UN, seharusnya segera dicairkan dan birokrasinya dipermudah, sehingga sekolah tidak harus mencari dana dahulu baru kemudian diganti, katanya.

Hal senada juga disampaikan Darius Tiwo Hero, dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTT, Menurutnya, dalam hal pelaksanaan, ia mengusulkan agar Dinas Pendidikan lebih dilibatkan karena UN adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan sedangkan Perguruan Tinggi lebih berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi mutu ujian.

Sementara Suprapto, dari Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Timur, mengatakan, UN harus bisa menjadi standar mutu nasional. Selama ini ada pertanyaan dari masyarakat melihat hasil kelulusan DIY 92% dan Papua 100%. Apakah hal tersebut menggambarkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Mempersilahkan

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, menanggapi rekomendasi Kelompok I tentang pencetakan yang diminta dilakukan di tiap propinsi, mengatakan, secara prinsip Kementerian tidak keberatan. “Jika memang pada konvensi nasional di Jakarta nanti semua menghendaki dan memutuskan pencetakan soal dan distribusi soal di daerahkan, kami tidak keberatan. Karena tidak ada niat sedikit pun upaya pencetakan di pusat dalam rangka mendapatkan proyek. Itu semata karena keinginan untuk mempermudah pengawasan agar tidak terjadi kebocoran,” katanya.

Musliar berharap jika nanti keputusan akhirnya pencetakan dan distribusi soal dilakukan di tiap propinsi, faktor keamanan dan kebocoran soal harus tetap menjadi fokus perhatian utama, karena pelaksanaan UN bukan semata untuk pengukuran dan pemetaan, tapi juga menanamkan sikap dan prilaku jujur baik kepada guru, orang tua dan peserta didik.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai setelah proses pencetakan diserahkan ke daerah, pengawasannya malah terabaikan. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Karena itu kehadiran pengawas independen dari perguruan tinggi memang tetap diperlukan, apalagi diketahui mulai tahun ini, hasil UN sudah menjadi bagian dari tiket masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN ulndangan,” kata Wamendik, Musliar Kasim. (***)

About historysubject

Let's Get To Learn History

Posted on September 27, 2013, in Education. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: