KURIKULUM 2013 DAN STIGMA MUTU PENDIDIKAN NTT (Sebuah Refleksi Terhadap Bahan Uji Publik Kurikulum 2013)

26-27 pk paul (1) - Copy

P. Payong Pulo, S.Pd.

(Aktifis EduCare Foundation)

Uji Publik Kurikulum 2013 tahap pertama telah dilaksanakan di beberapa daerah negeri ini termasuk satu diantaranya dari kawasan Timur Indonesia. Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kita tidak termasuk di dalamnya, namun kita tetap dapat berpartisipasi secara online melalui website Kementrian Pendidikan Nasional.

Menarik memang untuk disimak lebih mendalam tentang Kurikulum 2013 ini mulai dari strategi peningkatan capaian pendidikan hingga strategi implementasinya kemudian mengaitkannya dengan stigma mutu pendidikan provinsi kita mulai dari dua tahun setelah kemerdekaan bangsa ini melalui Kurikulum 1947 (Kurikulum Rencana Pelajaran – Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai) sampai dengan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan – KTSP) ditambah lagi dengan pelaksanaan ujian atau evaluasi secara nasional berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 140/C/Kep/1/1984 tanggal 1 September 1984 yang Lima tahun kemudian, posisinya menjadi lebih kuat setelah UU tentang sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) di undangkan tanggal 27 Maret 1989.

Mengapa berganti lagi?

Ganti kabinet – ganti kurikulum. Tak dapat dipungkiri opini ini terbentuk di masyarakat dan mengakar kuat di era reformasi. Namun baiklah kita melihatnya secara lebih jernih bahwa kita tidak hidup dalam dunia yang statis. Tempora mutantur et nos mutamur in illis; ungkapan ini mungkin tepat untuk memberikan gambaran awal perlunya perubahan itu. Sebenarnya, Pemerintah tidak sedang menggantikan kurikulum saat ini dengan yang baru nantinya melainkan mengembangkan kurikulum saat ini agar sejalan dengan globalisasi yang kian tak terbendung. Selain globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknolgi informasi, konfergensi ilmu dan teknologi dan masih banyak lagi tantangan di masa mendatang menjadi alasan dari pengembangan ini. Selain itu, adanya fenomena yang mengemuka di masyarakat seperti perkelahian pelajar, Narkoba, Korupsi, Plagirisme, Kecurangan dalam Ujian dan gejolak dalam masyarakat juga turur memperkuat perlunya pengembangan kurikulum yang baru.

Menariknya dari pengembangan ini adalah akan ada penambahan jam pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Rasionalitas penambahan jam pembelajaran pun dikarenakan (1) adanya perubahan proses pembelajaran yakni dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu dan proses penilaian dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian output menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian proses dan output, (2) adanya kecenderungan di banyak negara yang menambah jam pelajaran; Knowledge is Power Program (KIPP) dan Massachusettes Extended Learning Time (MELT) di AS, Korea Selatan (3) perbandingan dengan negara-negara lain yang menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat dan (4) kendati pembelajaran tatap muka di Finlandia relatif singkat, namun didukung dengan pembelajaran tutorial. Tentunya rasionalitas ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan masa depan dan fenomena negatif yang ada di masyarakat.

Mulai dari alasan pengembangan hingga rasionalitas penambahan jam pembelajaran sebagai konsekuensi pengembangan kurikulum di atas, dapat kita membayangkan bagaimana mutu pendidikan di NTT empat tahun mendatang ketika kurikulum ini diterapkan secara utuh.

Proses Pembelajaran dan Guru

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saat ini masih menyisakan beberapa masalah yang belum terselesaikan kendati solusinya jelas. Proses pembelajaran sebagai bagian utama dari rangkaian pencerdasan anak bangsa harusnya tidak meninggalkan luka sebelum mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang baru. Seakan telah pasti stigma pendidikan NTT tidak cukup kuat untuk membendung niat pemerintah itu.

Proses pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru (teacher centered learning) akan beralih ke bentuk ideal yang di idamkan yakni suatu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered active learning). Tematik sebagai model pembelajaran yang menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing) akan diaplikasikan pada level pendidikan dasar. Meski bukan merupakan sesuatu yang baru namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait penerapannya. Stressful untuk siswa yang kurang aktif, kelas yang “mati” akibat ketidakmampuan guru memimpin diskusi atau membimbing muridnya dengan baik adalah dua kekurang dari proses pembelajaran ini yang belum terobati hingga pada KTSP 2006 di provinsi kita. Akibatnya guru kita mencari solusi lain yang di rasa lebih pro siswa yakni kembali pada metode klasik ceramah, ceramah dan ceramah. Bisa dapat dipastikan bahwa hal ini pun akan terulang kembali pada kurikulum yang baru nanti disaat daerah lain sedang menikmatinya karena kecukupan sumber belajar dan tenaga pendidik yang memadai baik kuantitas maupun kompetensi.

Selain proses pembelajaran, sistem penilaian pun akan berubah dari yang hanya menekankan aspek kognitif menjadi penekanan yang sama pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara proporsional. Penilaian aspek psikomotor tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai juga akan pincang. Dengan model pembelajaran dan sistem penilaian yang seperti ini diharapkan output dari pendidikan kita adalah manusia Indonesia khususnya NTT yang tidak hanya menguasai konsep tetapi memiliki prilaku dan keterampilan yang baik. Namun lagi dan lagi sarana prasarana tidak dapat dikesampingkan.

Dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, akan terlihat seolah peran guru berkurang dan seakan menjadi kurang penting karena guru tidak lagi berceramah dan tidak secara langsung menjelaskan. Padahal, dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, peran guru menjadi lebih subtil dan lebih urgent lagi. Mengapa? karena pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru harus dapat membimbing setiap peserta didik agar mendapat pemahaman yang mendalam tentang sebuah topik dan tentunya hal itu adalah suatu pekerjaan yang sulit. Selain itu, karakter siswa pun berpusat pada guru karena sikap tidak lagi diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.

Keterbatasan sumber belajar dan Guru dengan keterampilan tinggi akan tetap menjadi bagian pemicu anjloknya mutu pendidikan kita. Selain itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pemicu lainnya yakni adanya tumpang tindih peran guru akibat keterbatasan tenaga pendidik kita dan masih terlalu banyaknya tenaga pendidik kita saat ini yang hanya memenuhi kompetensi profesi saja. Seharusnya, selain kompetensi profesi, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi personal pun harus dimiliki sehingga sekolah menjadi tempat yang tepat untuk mengembangakan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan tujuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.

Kembali, tentu kita dapat membayangkan bagaimana mutu pendidikan di NTT pada tahun 2015 mendatang ketika kurikulum ini diterapkan secara utuh. Lagi-lagi kesiapan kita dalam hal proses pembelajaran, kuantitas dan kompetensi guru serta sarana prasarana kita tidak cukup kuat untuk mendongkrak dan mengeluarkan kita dari keterpurukan saat itu apalagi berbagai pihak mengatakan bahwa masalah ini sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan gizi masyarakat NTT.

Keyakinan saya kurikulum 2013 tetap mengubur kita pada liang stigma mutu pendidikan NTT yakni kualitas pendidikan yang rendah apalagi jika masih didukung oleh sistem Ujian Nasional nantinya. Ujian Nasinal yang pada pelaksanaannya tahun pelajaran yang lalu menempatkan provinsi kita pada urutan akhir perangkingan secara nasional, bisa jadi akan tetap mengubur lebih dalam stigma itu pada tahun pelajaran ini jika “Gong Belajar” sebagai strategi yang mainkan oleh pemerintah daerah kita tidak benar-benar dijalankan oleh ujung tombak terdepan dalam hal ini keluarga.

Sekalipun Ujian Nasional hanyalah bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk memetakan prestasi setiap daerah, namun Pemerintah Pusat sendiri seakan tak mampu berbuat banyak ketika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercinta ini harus menerima stigma Mutu Pendidikan Rendah sebagai imbasnya. Hal ini akan mengakar kuat dalam masyarakat NTT jika pelaksanaanya terus berlanjut tanpa ada reformasi nyata. Tak enak memang rasaya namun itulah kenyataanya seolah pemerintah menimbang emas dan batu pada dacing yang sama.

Terlepas dari gonjang-ganjing pelaksanan Ujian Nasional yang hingga saat ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan, sekalipun ujian nasional suatu kelak nanti dihapuskan namun stigma itu seolah tetap akan menempeli provinsi kita. Mengapa? Karena selain Ujian Nasional soal mutu atau kualitas pendidikan tidak terlepas dari PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Tanpa adanya perhatian Pemerintah baik Pusat maupun Daerah akan perlunya peningkatan delapan standar pendidikan utamanya sarana prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan yang turut memperpuruk citra pendidikan kita, niscaya Nusa Tenggara Timur dapat keluar dari stigma itu.

Siapapun pemimpin bangsa ini pada 2014 mendatang atau siapapun yang akan memimpin Negeri Titipan Tuhan (NTT) ini tahun depan punya tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap cintra pendidikan kita. Siap ataupun tidak kurikulum baru ini pasti akan tetap dijalankan sekalipun tidak pada tahun 2013. Tugas terberat kita semua adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat NTT sendiri. Pemerintah baik pusat dan daerah harus memberikan jaminan mutu pendidikan yang lebih baik, akan ketersedian sumber belajar yang mudah dan terjangkau, akan ketercukupan tenaga pendidik yang berkompeten, dan akan ketersedian sarana prasarana yang memadai.

Stigma ini telah meninggalkan luka yang mendalam bagi kita rakyat NTT hingga sekian persen orang tua menyekolahkan putra-putri nya di luar NTT. Mereka bukan hanya mampu secara ekonomi tetapi lebih dari itu ada ketidakpercayaan terhadap pendidikan kita saat ini. Dari mereka tak sedikit yang berprestasi dan mengangkat nama daerah tempat ia mengenyam pendidikannya. Selain pembenahan standar pendidikan, kapasitas managemen dan akuntabilitas dalam reformasi pendidikan kita harus sesegera mungkin. Jika tak dari sekarang, lalu kapan lagi dan semakin lama maka daerah lain semakin di depan dan kita semakin ketinggalan.

 

 

 

 

About historysubject

Let's Get To Learn History

Posted on December 14, 2012, in Education. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: